Perhutanan sosial seluas 38 ribu hektar menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pinggir hutan dan perkebunan.

Bupati Jember, Fawait, Senin (13/4/26) menegaskan, kemiskinan ekstrem di kawasan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, potensi besar dari program perhutanan sosial harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Jember, luas perhutanan sosial mencapai sekitar 38 ribu hektar. Bupati berharap, jika pengelolaan lahan tersebut diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat pinggir hutan yang masuk kategori miskin ekstrem, maka dampaknya akan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Pemkab Jember pun berkomitmen untuk terus mengawal program ini, agar hak pengelolaan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, lahan perhutanan sosial tidak hanya menjadi program administratif, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi warga.

Selain perhutanan sosial, Pemkab juga mendorong keterlibatan perusahaan perkebunan negara atau PTPN untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar kebun. Sementara di wilayah perkotaan, penguatan sektor informal dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Bupati Fawait juga mengakui, selama ini pemerintah daerah belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai program terkait. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar Pemkab Jember dapat berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Saat ini, tercatat sekitar 90 ribu KK warga Jember masih masuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil satu. Pemerintah berharap, optimalisasi 38 ribu hektar perhutanan sosial dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka tersebut secara bertahap.(thn)