Maraknya aksi begal di sejumlah daerah hingga memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. I Gede Widhiana Suarda, menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kejahatan jalanan apabila belum diiringi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada K Radio,  Kamis (30/7/2026) ia menjelaskan, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya dirasakan warga. Kekhawatiran menjadi korban begal maupun kejahatan jalanan kini memengaruhi aktivitas masyarakat, mulai dari rasa takut beraktivitas pada malam hari hingga kekhawatiran orang tua melepas anak ke sekolah.

Menurutnya, munculnya sayembara menangkap begal memang berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Namun, pejabat publik dan aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri.

Dalam kajian kriminologi, kata dia, terdapat faktor kriminogen, yakni kondisi atau kebijakan yang justru dapat memunculkan tindak pidana baru. Karena itu, narasi yang memberi kesan legitimasi kepada masyarakat untuk menghukum pelaku di luar proses hukum dinilai berisiko memicu aksi massa dan menggeser fungsi penegakan hukum.

Prof. Gede menegaskan, penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara masyarakat diharapkan berperan menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil alih kewenangan negara.

Lebih jauh, ia menilai meningkatnya kejahatan jalanan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Mengacu pada teori strain dan sejumlah penelitian, kemiskinan serta pengangguran dinilai memiliki korelasi kuat terhadap meningkatnya angka kriminalitas.

Karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan operasi penangkapan maupun pemberatan hukuman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, perluasan akses kewirausahaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan begal tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikit warga yang terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan rasa aman sekaligus kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(thn)