DPRD Jember mengingatkan seluruh pihak terkait agar pemutakhiran data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK penerima pupuk subsidi dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. 

Pemutakhiran data tersebut berlangsung mulai 12 hingga 20 Januari 2026, bertepatan dengan masuknya masa tanam di sejumlah wilayah Jember.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, Rabu (14/1/26) menegaskan bahwa proses pembaruan data tidak boleh berlarut-larut karena pupuk subsidi sangat dibutuhkan petani. Ia meminta keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari Pupuk Indonesia, distributor, kios pupuk, dinas terkait, kelompok tani, hingga petani, agar pendataan berjalan optimal.

Candra mengungkapkan, DPRD Jember telah menerima aduan dari petani di wilayah Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, dimana sekitar 185 petani tidak tercatat dalam data RDKK. Menurutnya, kondisi ini menjadi peringatan serius karena tidak menutup kemungkinan permasalahan serupa juga terjadi di wilayah lain.

Selain itu, DPRD Jember juga menemukan persoalan di Kecamatan Tempurejo, tepatnya di wilayah Sidodadi, dimana sejumlah kios pupuk belum menerima data hasil pembaruan RDKK akhir tahun 2025. Akibatnya, kios kesulitan memastikan jumlah petani penerima pupuk subsidi.

DPRD Jember menekankan, pendataan RDKK harus dilakukan secara cepat, akurat, dan tepat sasaran, agar distribusi pupuk subsidi berjalan maksimal dan mampu mendukung target pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Jember.(thn)