Komisi B DPRD Kabupaten Jember turut menyoroti rendahnya serapan pupuk subsidi di Kabupaten Jember. Hingga musim tanam kedua, serapan pupuk subsidi masih di bawah 30 persen.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, Jumat (7/6/24) menyebut kinerja Pemkab, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) lemot.

Menurutnya, sebelum adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani, mestinya sistem sudah disiapkan agar program betul-betul terserap dengan efektif oleh petani.

Ia melihat akan percuma saja ada tambahan pupuk sampai nilainya dua kali lipat, tapi faktanya sampai dengan di musim tanam penyerapannya hanya di angka 30 persen. Secara akumulatif pasti juga akan merugikan petani.

Menyikapi hal itu, Komisi B menyatakan akan memantau proses pendistribusian pupuk bersubsidi sampai sejauh mana. Ia berharap agar dinas terkait lebih siap baik dari segi SDM-nya terhadap lompatan-lompatan teknologi, yang dipersyaratkan pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi.

Insert... David Handoko

Anggota Komisi B DPRD Nyoman Aribowo menambahkan, dengan rendahnya serapan maka akan ada penilaian negatif. Sehingga tidak menutup kemungkinan kuota pupuk dari pemerintah akan dikurangi.

Namun sisi baiknya, menunjukan bahwa petani kita dianggap sudah bisa mandiri dengan tidak bergantung terhadap pupuk subsidi dari pemerintah.

Diketahui, alokasi pupuk subsidi kabupaten Jember dengan rincian pupuk urea dari 37.000 ton naik menjadi 63.248 ton, sedangkan NPK dari 24.257 ton naik menjadi 51.839 ton. Untuk serapannya, pupuk Urea baru diserap 8.511 ton atau 29 persen, kemudian untuk NPK ada 10.740 ton atau 22 persen.(thn)