Distribusi pupuk subsidi di Jember belum optimal, serapannya masih kurang dari 50 persen. Meski pemerintah memberikan tambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, petani masih merasa kesulitan mengakses pupuk subsidi. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur, Jumantoro, Senin (20/5/24).

Ia menjelaskan, hingga kini serapan pupuk subsidi pemerintah alokasi lama sebelum penambahan hanya 43 persen untuk Urea dan 37 persen pupuk NPK.

Penyebabnya, Jumantoro mengatakan, secara efektif kios menyalurkan pupuk subsidi mulai bulan Februari karena bulan Januari masih masa transisi ke sistem penyaluran baru. Sehingga banyak kios yang belum paham caranya.

Selain itu, petani yang mendapat alokasi sedikit enggan atau belum mau menebus pupuk serta masih banyak petani yang belum mengetahui informasi bahwa telah mendapat jatah pupuk subsidi di e-alokasi.

Kemudian data di e-alokasi banyak yang tidak valid, masih banyak petani yang tidak terdaftar di e-alokasi sedangkan tahun sebelumnya terdaftar.

Serta kepemilikan penggarap sawah yang sangat dinamis, sehingga RDKK harus berubah setiap saat. Karena yang terjadi di petani, yang terdaftar di e-RDKK pupuk yang diambil sendiri tidak diberikan ke petani penggarap sawah. Sehingga ada kemungkinan oleh penggarap untuk lahan yang sama didaftarkan lagi.

Bila persoalan tersebut tidak diselesaikan dari tingkat bawah, Jumantoro yakin berapapun banyaknya tambahan alokasi pupuk maka petani tetap kesulitan mendapatkannya.(thn)