Setelah dilakukan launching alun-alun Jember Nusantara, keberadaan tempat bermain anak yang dulu pernah ada kini tidak terlihat lagi.  Kondisi

Komisi C DPRD Kabupaten Jember memberi tenggat waktu hingga akhir bulan untuk skema penyelesaian masalah tunggakan pajak sebesar Rp3,8 miliar hotel

Kebutuhan dapur sehat untuk merealisasikan program makan bergizi gratis siswa di seluruh wilayah Kabupaten Jember sebanyak 157 unit. Tetapi sejauh

Simulasi masak cepat dengan jumlah yang banyak, kontrol keamanan gizi dan kesehatannya, hingga pendistribusian sukses menjadi contoh pelaksanaan pr

Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan berdampak pada inflasi.  Dijelaska

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, sejauh ini belum ada laporan temuan Human Metapneumovirus (HMPV) di Jawa Timur. Hal tersebut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melalui rapat pleno terbuka, Kamis (9/1/25) secara resmi menetapkan Muhammad Fawait-Djoko Susanto seba

Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa Virus Human Metapneumovirus (HMPV), yang dikabarkan merebak di Cina, sudah ada di Indonesia. Namun PT Kereta A

Setelah rangkaian Pemilukada dan penetapan bupati-wakil bupati terpilih dilakukan oleh KPU Jember, DPRD menindaklanjuti dengan akan segera menggela

Komisi C DPRD Jember bersama Dishub dan Dinas PU melakukan pertemuan dengan PU Bina Marga Provinsi mengenai tindak lanjut penanganan jalan di Puger, Jumat (01/1/25). Dalam pertemuan tersebut, tahun ini Provinsi menganggarkan Rp52 miliar untuk peningkatan kualitas jalan. Hal itu dikatakan Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Jember, Aryo Yudhanto Wijokongko.

Viral di media sosial video saat gerbong kereta api kesulitan melewati terowongan di jalur Gumitir menuju arah Banyuwangi. Menanggapi hal itu, Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Sabtu (11/1/25) menjelaskan, dalam video tersebut adalah uji coba kereta baru.

Bersama Dinas Sosial Kabupaten Jember, Komisi D DPRD menggelar audiensi terkait sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data BPJS, Senin (13/1/25). Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi D, Sunarsi Khoris menemukan informasi yang menurutnya penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa untuk terdaftar atau perubahan data dalam DTKS membutuhkan waktu selama tiga bulan.