Pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu.

Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, Senin (18/5/26) menjelaskan, dari total 99 perlintasan sebidang mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu.

Menurut Gatot, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Namun demikian, Dishub bersama pihak terkait telah melakukan mitigasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya.

Gatot menambahkan, salah satu kendala utama yakni belum tersedianya SDM yang memenuhi ketentuan sebagai petugas penjaga lintasan kereta api. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemenuhan personel belum bisa dilakukan secara maksimal.

Saat ini Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan kepada PT KAI.

Untuk mengatasi kekurangan petugas, tahun lalu Dishub telah memberangkatkan 35 petugas petugas jaga lintasan mengikuti pendidikan dan sertifikasi. Seluruhnya kini sudah ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang.

Tidak hanya itu, Dishub juga memanfaatkan juru parkir P3K untuk dilatih menjadi penjaga perlintasan. Sebanyak 15 personel telah dididik dan ditempatkan, sementara tiga personel tambahan masih dalam proses rekrutmen untuk ditempatkan di kawasan Bedadung, Pakusari.

Sambil menunggu penambahan personel, Dishub akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang belum terjaga. Selain memasang banner peringatan bahwa pintu perlintasan belum berfungsi, Dishub memastikan rambu-rambu peringatan kereta api tetap tersedia di lokasi rawan kecelakaan.(thn)