Dalam berbagai kesempatan data Badan Pusat Statistik (BPS) kerap dikutip dan menjadi acuan, termasuk saat kampanye dan debat calon Kepala Daerah. 

Sebagai penyedia data statistik pemerintah, Kepala BPS Jember Tri Erwandi, Sabtu (2/11/24) mengungkapkan, terkait dengan data indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, siapapun boleh menggunakannya. Termasuk calon bupati.

Hanya saja, lanjut Tri, yang terpenting adalah bagaimana bisa memaknai angkanya. Jangan sampai terbalik atau salah dalam membaca data. Serta tidak salah sebut dalam menggunakan istilah-istilah statistik.

Tri juga berharap pengguna data statistik agar tidak keliru dalam menampilkan data. Karena harus detail dan sesuai bila berbicara angka. 

Salah sebut atau pencantuman data hasilnya akan sangat berbeda. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah makna dari deskripsi bisa sesuai dengan data yang ada.

Misalnya dalam melihat data kemiskinan. Maka harus melihat populasi dan tingkat persentase kemiskinannya. Bila secara jumlah atau volume, kabupaten dengan populasi tinggi pasti angka kemiskinan tinggi.

Namun untuk membandingkan dengan daerah lain, menurut Tri, maka yang dilihat seharusnya persentase agar bisa lebih fair.(thn)