Polemik terkait keberadaan ritel berjejaring di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan masih bergulir. Komisi B DPRD Jember kembali mengadakan audiensi bersama perwakilan Indomarco dan perwakilan pemilik ritel, Senin (3/2/25).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember merilis Jember bulan Januari 2025 mengalami deflasi 0,40 persen. Hasil penghitungan BPS, deflasi kali ini terutama disebabkan adanya diskon tarif dasar listrik yang diberlakukan pemerintah.

Sebanyak 2.204 tenaga honorer di Jember dengan masa kerja kurang dari dua tahun dirumahkan. Hal ini sebagai imbas dari kebijakan pemerintah menghapus status honorer dan digantikan dengan PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk memperjuangkan nasib 22 tenaga honorer guru tidak tetap yang lolos seleksi namun harus digagalkan karena tergeser honorer K2, DPRD Jember menyatakan siap mengawal BKPSDM hingga ke Kementerian. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, Selasa (4/2/25).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember menghentikan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) di sekitaran kampus tertanggal 4 Februari 2025. Kepala Dinas Perhubungan, Agus Wijaya mengatakan, uji coba SSA di lingkar Jalan Mastrip, Riau, Jawa, dan Kalimantan sebenarnya sudah melebihi ketentuan uji coba yang seharusnya hanya enam bulan.

Bertahun-tahun tunjangan kinerja tidak dibayarkan oleh pemerintah, para dosen ASN Kemendikti Saintek mengancam mogok nasional. Ratusan dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) bahkan menggelar aksi damai di istana presiden, Senin (3/2/25).

Muhammad Fawait dan Djoko Susanto akan segera dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati Jember periode 2025-2030. Prosesi pelantikan rencananya akan digelar pada 20 Februari 2025 mendatang di Jakarta.  Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.