Wacana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III DPR RI menjadi perhatian sejumlah pihak. Pakar Hukum Pidana Universitas Jember (UNEJ) Prof. M. Arief Amrullah turut memberikan ulasannya.

Komisi B DPRD Jember menggelar audiensi bersama pihak terkait polemik ritel berjejaring di dekat pasar tradisional Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kamis (30/1/25). Dalam audiensi tersebut, terungkap pedagang pasar mengaku ada intervensi dari mantri pasar.

Sejumlah ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember merasa resah dengan maraknya peredaran minuman keras di wilayah kabupaten Jember. Mencari solusi terbaik untuk menjawab keresahan tersebut, para ulama coba menggandeng berbagai pihak, diantaranya para politisi. Salah satunya dengan mendatangi kantor DPC PKB Jember, Kamis (30/1/25).

Komisi C DPRD Jember mengungkapkan, sesuai kesepakatan bahwa pembahasan penyelesaian tunggakan pajak hotel Java Lotus akan dilanjutkan akhir bulan Januari 2025. Akan tetapi setelah dikonfirmasi, Ketua Komisi C, Ardi Pujo Prabowo, Kamis (30/1/25) menyebut pihak manajemen hotel tidak kooperatif. Ia menjelaskan sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata hingga saat ini tidak ada respon.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember hingga saat ini menyatakan belum ada izin operasional dari ritel berjejaring di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan.

Wacana revisi KUHAP oleh Komisi III DPR RI mendapat perhatian sejumlah pihak. Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Eddy Mulyono berpendapat bahwa sumber hukum utama pada Undang-Undang R-KUHAP adalah UU No. 12 Tahun 2011, dari perspektif hukum tata negara, yang telah mengalami dua kali perubahan.

Polemik terkait keberadaan ritel berjejaring di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan masih bergulir. Komisi B DPRD Jember kembali mengadakan audiensi bersama perwakilan Indomarco dan perwakilan pemilik ritel, Senin (3/2/25).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember merilis Jember bulan Januari 2025 mengalami deflasi 0,40 persen. Hasil penghitungan BPS, deflasi kali ini terutama disebabkan adanya diskon tarif dasar listrik yang diberlakukan pemerintah.

Sebanyak 2.204 tenaga honorer di Jember dengan masa kerja kurang dari dua tahun dirumahkan. Hal ini sebagai imbas dari kebijakan pemerintah menghapus status honorer dan digantikan dengan PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk memperjuangkan nasib 22 tenaga honorer guru tidak tetap yang lolos seleksi namun harus digagalkan karena tergeser honorer K2, DPRD Jember menyatakan siap mengawal BKPSDM hingga ke Kementerian. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, Selasa (4/2/25).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember menghentikan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) di sekitaran kampus tertanggal 4 Februari 2025. Kepala Dinas Perhubungan, Agus Wijaya mengatakan, uji coba SSA di lingkar Jalan Mastrip, Riau, Jawa, dan Kalimantan sebenarnya sudah melebihi ketentuan uji coba yang seharusnya hanya enam bulan.

Bertahun-tahun tunjangan kinerja tidak dibayarkan oleh pemerintah, para dosen ASN Kemendikti Saintek mengancam mogok nasional. Ratusan dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) bahkan menggelar aksi damai di istana presiden, Senin (3/2/25).